Langitsemesta.com – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny akan crosscheck perusahaan sawit di Kabupaten Sintang, yang belum mendaftarkan pekerja di empat program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JP).
Hal itu dia sampaikan dalam sesi wawancara Paritrana Award bersama Pemerintah Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, pada Rabu, 30 Juli 2025. Pada kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Sintang masuk dalam nominasi penerimaan penghargaan Paritrana Award, yang diinisiasi pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Panitia penilaian Paritrana Award dari Provinsi Kalimantan Barat yang diketuai oleh Sekda Provinsi Kalbar. Di kesempatan itu, Kadis Disnakertrans Kalbar, Hermanus menanyakan langkah-langkah strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk menaikan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya 4 program BPJS ketenagakerjaan.
“Langkah-langkah apa yang dilakukan terutama untuk penerima upah ini pak, pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Sintang ini kan banyak, ada perusahaan perkebunan, karena perusahaan-perusahaan ini juga dari data menunjukan juga banyak mereka belum patuh, apalagi yang statusnya PHL [Pekerja Harian Lepas] terkadang mereka kurang diikutsertakan dalam program-program seperti ini, paling [hanya] karyawan tetap,” tanya tim penilaian Paritrana Award, Hermanus.
Tim panitia penilaian Paritrana Award melanjutkan, berdasarkan data yang dia miliki rata-rata perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya mendaftar 2 program dari 4 program Jamsostek.
“Belum lagi bicara tentang jumlah program yang harusnya bisa berikan kepada para pekerja, rata-rata perusahaan itu cuma 2 saja program, program JKK dan JKN. Sementara JHT, JP itu nyaris, dapat dihitung mungkin perusahaan-perusahaan yang mengikutsertakan program Jamsostek secara lengkap,” ungkap Hermanus.
“Nah akibatnya mereka [pekerja] tidak bisa mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan bonus dari pemerintah, ketika perusahaan itu bisa secara lengkap mengikutsertakan 4 program, saya pikir ini juga perlu kerja keras bagi Pemkab Sintang ke depan untuk meningkatkan cakupan […] bagaimana kira-kira Pemda Sintang menyikapi hal ini?” tanya tim penilai dari Provinsi Kalimantan Barat
Di kesempatan itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny bilang, terkait dengan 4 program Jamsostek untuk pekerja penerima upah dari perusahaan, pihaknya akan mengecek ulang apakah program itu sudah berjalan atau belum.
“terkait dengan aturan-aturan ke perusahaan saya pikir Pemda Sintang juga bisa menerapkan itu, […] tapi akan menjadi catatan kami pak, kami akan crosscheck kembali apakah memang sudah dipatuhi atau belum. Kalau memang belum tentu menggunakan kewenangan kami juga selaku ketua TKP3K [Tim Koordinasi Pembina Perkebunan] juga bisa intervensi secara khusus pak, terhadap kebun-kebun yang ada di Kabupaten Sintang,” pungkas Wakil Bupati.
