Langitsemesta.com — Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, memberikan tanggapan terkait keluhan masyarakat terhadap larangan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang. Tanggapan ini disampaikan Bala saat berpidato dalam pembukaan Pekan Gawai Adat Dayak ke-XII di Rumah Betang Tampun Juah, Jerora 1.
Dalam pidatonya, Rabu, 16 Juli 2025, Bupati menyampaikan bahwa persoalan PETI merupakan dilema besar bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa seorang bupati tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, atau melarang secara sepihak aktivitas penambangan emas.
“Bupati tidak diberi hak untuk mengizinkan orang kerja emas. Bagaimana saya ngerebut hak untuk melarang,” ungkap Bala.
Di sisi lain, Bupati Bala juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Sintang salah satunya bergantung pada aktivitas penambangan emas. Menurutnya, jika kegiatan tersebut dihentikan tanpa solusi yang jelas, maka banyak usaha masyarakat akan tutup karena tidak ada lagi mata pencaharian yang mampu menopang kehidupan sehari-hari.
“Kalau tidak ada kerja emas, usaha-usaha yang ada itu pasti belum dibuka, sudah tutup. Kalau ngarap yang noreh, tidak mampu. Ngarap yang dodos, itu tidak laku,” jelasnya.
Ia meminta kepada seluruh pihak, terutama yang berada di luar Sintang, untuk memahami konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. “Kalau ada mendengar kami kerja itu, tolong tutup mata. Tolong dipahami. Tuhan menaruh emas dalam tanah. Kalau ditaruh di dahan pun kami tutuh,” ucapnya dengan penuh haru.
Bupati juga menceritakan pengalaman masa lalunya. Bala bilang, dirinya sejak tahun 1990-an sudah terlibat langsung sebagai penjaga alat sedot emas dan telah mengalami berbagai risiko di lapangan.
Dengan pengalaman tersebut, ia mengajak semua pihak untuk tidak melihat persoalan PETI secara hitam putih, tetapi dengan kearifan dan empati terhadap kondisi nyata masyarakat.
Dalam pidatonya itu, selain menyinggung masalah PETI, Bupati Bala juga menyoroti sampah di Kabupaten Sintang. Dia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk membantu pemerintah menuntaskan masalah sampah tersebut.
“Kalau sampah sudah pada tempatnya yang ditentukan oleh pemerintah, pemerintah tidak membuang, tidak menindak selanjutnya, baru kita salahkan pemerintah,” ujar Bala.
