Langitsemesta.com – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny berharap agar pencapaian target dari program kerja Tim Percepat Akses Keuangan Daerah (TPKAD) tahun 2025 dapat tercapai seperti pada tahun 2024. Menurut Ronny, di tahun 2024, semua program kerja TPAKD tercapai bahkan melampaui target yang diberikan.
Langitsemesta.com mencatat, setidaknya ada tujuh program kerja TPAKD Kabupaten Sintang tahun 2025, yang dipaparkan oleh Wakil Bupati dirapat pleno TPAKD di antaranya, program pemberdayaan UMKM menuju berdaya saing nasional dan global, program satu rekening satu pelajar atau yang disingkat KEJAR, program ayo cerdas berinvestasi.
Dia bilang, dengan datangnya Kepala OJK Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang, dapat memberikan support kepada TPAKD Kabupaten agar dapat bekerja dan mencapai target dari tujuh program yang sudah dia sampaikan di Rapat Pleno.
“Saya pikir ini merupakan support yang baik, semangat yang baru untuk pemerintah Kabupaten bahwa supaya tim ini dapat […] dengan harapan-harapan dengan semangat-semangat dari teman-teman di Provinsi,” Kata Florensius Ronny memberikan keterangan kepada awak media seusai Rapat Pleno pada Selasa, 8 Juli 2025 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.
Wakil Bupati Ronny berharap, melalui TPAKD Kabupaten Sintang yang sudah dibentuk pada 14 November 2022 lalu, ekonomi masyarakat Sintang bisa lebih baik lagi atau bahkan meningkat pada tahun 2025 ini.
“Untuk kemudian tim [TPAKD] ini semakin giat lagi mensosialisasikan, semakin giat lagi memperbaiki, sehingga pada akhirnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Sintang lebih baik,” pungkas Wakil Bupati Florensius Ronny.
TPAKD adalah singkatan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ini adalah sebuah forum koordinasi yang dibentuk di tingkat daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang.
Adapun tujuan utama TPAKD adalah untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, dan memastikan bahwa masyarakat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan kelompok masyarakat lainnya, memiliki kemudahan dan kesempatan untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan formal.
