Langitsemesta.com – Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala secara resmi membuka Konferensi Kabupaten PGRI Sintang Masa Bakti X Tahun 2025-2030. Acara yang bertemakan “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas” itu diselenggarakan di Gedung PGRI Kabupaten Sintang pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Sintang kembali berpesan kepada tenaga pengajar PPPK yang baru dilantik beberapa waktu lalu, yakni tentang pemerataan antara guru yang bertugas di desa dan di kota.
“Termasuk juga pemerataan guru di kampung seperti apa, di kota seperti apa, maka waktu saya memberikan sambutan waktu PPPK hari itu memang agak saya ingatkan, kalau mau ditanya semua mau pindah ke kota,” kata Gregorius Herkulanus Bala.
“Tidak salah secara manusiawi pak, kalau saya jadi guru juga gitu, cuma sebaliknya kita harus ada komitmen, kitalah yang tahu, kita menjadi guru dari awal cita-cita, memang tidak ada kontrak kita harus di kota, malah ASN itu dari Sabang sampai Marauke kita harus siap. Harus siap itu dari Sabang sampai Marauke, itu janji,” lanjut Bupati Sintang.
Bupati kembali menegaskan agar PPPK yang bertugas di pelosok, dapat berkomitmen dengan aturan yang sudah disepakati. “Dengan PPPK saja juga tegaskan, kontrak apa yang dibunyikan [SK PPPK] di sana, tidak bisa pindah atau berapa lama bisa pindah, jadi itu yang saya ingatkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI Kabupaten Sintang, Usman Adi menyampaikan pengalamannya selama menjabat sebagai ketua.
“Ketika masih panas-panasnya membahas PPPK, kita datang ke kantor Pak Menteri, Pak Syafruddin Kambo [Syafruddin Kambo, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dari tahun 2018 hingga 2019] dan alhamdulillah saya diminta berbicara pertama. Karena sebelumnya itu memang saya menyampaikan apa adanya tentang persoalan guru di Kabupaten Sintang,” kata Usman.
Usman menyampaikan sebelum adanya PPPK, guru PNS di Kabupaten Sintang sangat tidak berimbang. “Yang pertama banyaknya guru honor kita [Kabupaten Sintang] karena moratorium yang cukup lama, di zaman Pak SBY masuk Pak Jokowi, tetapi guru yang pensiun itu ratusan dan guru yang diangkat waktu itu tidak seimbang, sehingga memang banyak sekolah bahkan ada beberapa hanya kepala sekolah yang PNS yang lain guru honor.”
“Dan mereka luar biasa digaji, Pak Bala, ada yang 500 ribu pak, bahkan ada yang 500 ribu laporan ke saya harus diturunkan gajinya karena dana BOS tidak cukup, diturunkan jadi 400 ribu, ini lika-liku guru-guru kita,” jelas Ketua PGRI dua periode itu.
