Langitsemesta.com – Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menyatakan tantangan nyata pemerintah daerah adalah menekan angka stunting. Pasalnya, Ronny bilang, angka stunting di Kabupaten Sintang mengalami kenaikan 6 persen.
“Setelah dapat data ternyata angka stunting Kabupaten Sintang mengalami kenaikan kurang lebih 6 persen,” kata Wakil Bupati Sintang dalam pidato sambutan rapat koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) pada Selasa, 12 Agustus 2025 di Pendopo Bupati Sintang.
Kenaikan 6 persen ini menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam menekan angka stunting. Dalam kesempatan itu, Florensius Ronny mengajak seluruh elemen Pemda agar melihat stunting bukan berdasarkan dari angka tetapi harus dilihat dari sisi kemanusiaan.
“Kalau kita bicara stunting ini kita bicara kemanusiaan jadi tidak boleh kita yang hadir ataupun tim ini hanya berpatokan kepada angka, Pemda Sintang mau mengajak kita semua, kita lihat kemanusiaannya” tambah Wakil Bupati.
Florensius Ronny bilang ada 2 poin yang akan menjadi fokus Pemda dalam penanganan stunting yaitu penanganan gizi buruk bagi balita dan penanganan gizi buruk untuk ibu hamil.
“Kalau kita sepakat, Pemda Sintang sepakat, Ketua timnya [TP3S] mengajak lihat dari sisi kemanusiaan begitu ada anak kurang gizi atau ibu hamil kurang gizi ternyata anggaran tidak ada,” ungkapnya.
Untuk itu, Wakil Bupati Sintang menjelaskan Pemda akan merumuskan anggaran bersama DPRD Kabupaten Sintang agar penanganan stunting untuk balita dan ibu hamil dapat segera bisa ditangani oleh TP3K.
“Maka kemudian biarlah nanti antara tim anggaran pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sintang kami yang akan merumuskan bagaimana kemudian untuk anggaran khusus bagi anak-anak yang mengalami gizi buruk dan ibu hamil yang juga mengalami gizi buruk, kami perlu support kami perlu data dari rekan-rekan semuanya,” jelas Wakil Bupati Sintang.
Ronny yang juga bertindak sebagai Ketua TP3K itu meminta support dari seluruh elemen pemerintah agar bisa memberikan data yang akurat terkait stunting pada balita dan ibu hamil.
“Baik dari desa, dari kader-kader posyandu, dari camat, maupun kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang, kita mau pastikan tahun 2025 setelah rakor ini selesai tidak ada satupun anak yang gizi buruk yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemda Sintang, tidak ada satupun juga ibu hamil yang gizi buruk yang tidak mendapatkan perhatian Pemda Sintang,” kata mantan Ketua DPRD itu.
